sumbu.id, BANGKOK – Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul resmi membubarkan Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan mengembalikan mandat politik kepada rakyat. Keputusan tersebut membuka jalan bagi penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) lebih awal dari jadwal semula.
Pembubaran Parlemen diumumkan Anutin pada Kamis (11/12/2025). Juru bicara pemerintah, Siripong Angkasakulkiat, mengatakan kepada Reuters, Jumat (12/12/2025), bahwa langkah itu diambil menyusul kebuntuan politik dengan kelompok oposisi terbesar di parlemen, People’s Party (Partai Rakyat). “Ini terjadi karena kami tidak dapat melanjutkan proses pemerintahan di Parlemen,” ujar Siripong.
Raja Thailand Maha Vajiralongkorn kemudian mengesahkan dekrit pembubaran DPR tersebut, sebagaimana diumumkan dalam Royal Gazette pada Jumat. Dengan demikian, Thailand diwajibkan menggelar Pemilu dini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Keputusan politik ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan di perbatasan Thailand-Kamboja. Konflik yang telah berlangsung selama empat hari itu dilaporkan menewaskan sedikitnya 20 orang dan melukai hampir 200 lainnya akibat bentrokan bersenjata di lebih dari selusin titik, termasuk penggunaan artileri berat.
Anutin menegaskan pembubaran Parlemen tidak akan mengganggu operasi militer Thailand di wilayah perbatasan. “Langkah politik ini tidak berdampak pada keamanan nasional,” katanya kepada wartawan pada Rabu.
Melalui unggahan di media sosial, Anutin menegaskan sikapnya. “Saya mengembalikan kekuasaan kepada rakyat,” tulisnya, Kamis malam.
Anutin merupakan perdana menteri ketiga Thailand sejak Agustus 2023. Ketidakstabilan politik yang berlarut-larut dinilai memberi tekanan pada perekonomian negara tersebut, yang saat ini menghadapi tantangan berupa tarif Amerika Serikat, tingginya utang rumah tangga, serta lemahnya konsumsi domestik.
Jadwal Pemilu Dipercepat
Sebelumnya, pada September lalu, Anutin menyatakan rencana membubarkan Parlemen pada akhir Januari 2026, dengan Pemilu dijadwalkan berlangsung pada Maret atau awal April. Namun keputusan terbaru ini membuat jadwal Pemilu dipercepat.
Anutin naik ke kursi perdana menteri setelah Partai Bhumjaithai menarik diri dari koalisi pemerintahan dan memperoleh dukungan Partai Rakyat. Dukungan tersebut disertai sejumlah syarat, termasuk dorongan referendum untuk amandemen konstitusi.
Menurut Siripong, ketegangan memuncak ketika tuntutan Partai Rakyat tidak terpenuhi. “Mereka menyatakan akan mengajukan mosi tidak percaya dan mendesak Perdana Menteri segera membubarkan Parlemen,” katanya.
Sementara itu, pemimpin Partai Rakyat Natthaphong Ruengpanyawut menilai Partai Bhumjaithai tidak konsisten terhadap kesepakatan politik yang telah dibuat. “Kami telah berupaya menggunakan posisi oposisi untuk mendorong amandemen konstitusi,” ujarnya.
Leave a comment