sumbu.id – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menetapkan 10 calon hakim agung dan hakim Ad Hoc hak asasi manusia (HAM) untuk Mahkamah Agung (MA) tahun 2025. Keputusan itu diambil melalui Rapat Pleno Pemilihan dan Penetapan yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Sebanyak 16 kandidat sebelumnya telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Namun, hanya 10 nama yang berhasil melenggang, sementara enam calon lainnya harus tereliminasi dari persaingan.
Rapat pleno yang dipimpin Ketua Komisi III DPR RI, Habiburrokhman, berlangsung khidmat. Perwakilan dari tiap fraksi menyampaikan pandangan dan pertimbangan mereka terkait rekam jejak serta integritas para calon. Setelah melalui diskusi, keputusan akhirnya diambil secara mufakat.
“Apakah nama-nama calon hakim agung tersebut dapat disetujui?” tanya Habiburrokhman kepada forum. Seluruh anggota Komisi III yang hadir menyatakan persetujuan, disusul ketukan palu sidang sebagai tanda sahnya keputusan.
Yang menarik, salah satu nama yang gagal melaju adalah Alimin Ribut Sujono, hakim yang pernah menjatuhkan vonis hukuman mati kepada mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo pada 13 Februari 2023. Tersingkirnya Alimin sontak memicu sorotan publik, mengingat besarnya perhatian masyarakat terhadap kasus Sambo.
Anggota DPR RI Benny K Harman dalam uji kelayakan dan kepatutan sempat menyindir Alimin Ribut sebagai hakim yang memiliki kewenangan seperti Tuhan lantaran berani menjatuhi vonis hukuman mati kepada Ferdy Sambo saat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat itu Alimin menjadi hakim anggota di vonis mati Ferdy Sambo.
“Pertanyaan saya simpel saja. Pak Alimin tadi bilang wakil Tuhan di dunia. Berarti bagaimana Pak Alimin begitu, bertemu dengan Tuhannya dan merasa benar menjatuhkan vonis mati? Seperti apa prosesnya?” cecar Benny saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI pada Kamis (11/9/2025) lalu.
Alimin mengaku telah dua kali menjatuhkan vonis mati. Selain kepada Ferdy Sambo, satu vonis lain adalah dalam kasus narkotika meski dia tak mengungkap terdakwa yang dimaksud. Dia mengaku telah melakukan perenungan dalam dua vonis tersebut dan tetap meyakini hal itu tidak keliru.
“Ini dari perspektif yang berbeda, ada saat-saatnya orang dihukum mati, karena saya berpikir bahwa orang tersebut akan tahu kapan akan mati, ketika dia tahu kapan dia mati akibat perbuatannya, maka dia akan memperbaiki diri,” kata Alimin.
Meski begitu, Komisi III menegaskan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan penilaian menyeluruh terhadap rekam jejak, kapasitas, dan profesionalitas para calon, bukan faktor tunggal tertentu.
Daftar 10 nama calon Hakim Agung RI yang resmi ditetapkan:
Kamar Perdata
1. Ennid Hasanuddin, S.H., CN., M.H. – Hakim Tinggi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum. – Hakim Tinggi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Kamar Agama
3. Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H. – Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
4. Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. – Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.
Kamar Pidana
5. Suradi, S.H., S.Sos., M.H. – Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
Kamar Tata Usaha Negara
6. Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H. – Hakim Tinggi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
Kamar Militer
7. Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H. – Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Mahkamah Agung RI.
Kamar Tata Usaha Negara (Khusus Pajak)
8. Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E., M.Hum. – Hakim Pengadilan Pajak.
9. Dr. Diana Malemita Ginting, Ak., S.H., M.Si., M.H. – Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
Ad Hoc HAM
10. Dr. Moh Puguh Haryogi, S.H., Sp.N., M.H. – Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
Leave a comment