Home Headline 7 Menko Kompak Minta Tambahan Anggaran, Banggar DPR Setujui!
HeadlinePemerintahan

7 Menko Kompak Minta Tambahan Anggaran, Banggar DPR Setujui!

Share
ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Share

sumbu.id, Badan Anggaran DPR RI menggelar rapat kerja dengan tujuh menteri koordinator dari Kabinet Merah Putih di Kompleks Parlemen, Jakarta, untuk membahas rencana kerja anggaran pada RAPBN Tahun Anggaran 2025, Senin (2/12/2024).

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan pihaknya akan mendukung sepenuhnya rencana kerja anggaran untuk menunjang kerja-kerja koordinasi dan sinkronisasi antarkementerian dan lembaga agar segera bisa berjalan dengan baik, khususnya dalam 100 hari kerja pemerintah.

“Terutama program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa,” kata Said saat rapat.

Tujuh menko yang hadir dalam rapat kerja ini meliputi Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

Kemudian, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.

Said memaparkan anggaran yang dialokasikan untuk sejumlah Kementerian Koordinator yakni, Kementerian Koordinator Bidang Politik Keamanan sebesar Rp268,28 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan sebesar Rp9,03 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp456,76 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebesar Rp345,5 miliar.

Lalu Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebesar Rp230 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp139,73 miliar, dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Rp44,09 miliar.

Pada prinsipnya, dia mengatakan anggaran untuk setiap kementerian koordinator itu akan disetujui oleh DPR. Namun, DPR akan mendengar kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan untuk program kerja.

“Kami juga minta persetujuan jika terjadi penambahan terhadap pagu yang ada dari para Menko, kita setujui tanpa raker kembali,” ungkapnya.

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles
HukumPemerintahan

DPR Sahkan RUU Penyesuaian Pidana Jadi Undang-Undang

sumbu.id, JAKARTA – Rapat Paripurna Ke-10 DPR RI Masa Persidangan II Tahun...

HeadlinePolitik

MKD Putuskan Uya Kuya Tak Langgar Kode Etik, Aktif Lagi Sebagai Anggota DPR

sumbu.id, JAKARTA – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan Anggota DPR...

HeadlinePolitik

MKD Tolak Pengunduran Diri Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati dari DPR RI

sumbu.id, JAKARTA – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menegaskan bahwa Rahayu...

HeadlinePemerintahan

Tetapkan 10 Calon Hakim Agung, DPR Coret Hakim yang Vonis Mati Sambo

sumbu.id – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi...