sumbu.id, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong media massa untuk kembali lantang menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah, terutama ketika kebijakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan kepentingan publik. Menurutnya, pers yang kritis merupakan salah satu prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam acara Run for Good Journalism yang diselenggarakan oleh Forum Pemred di Unika Atma Jaya, Jakarta, Minggu (16/11/2025) pagi. Purbaya menyebut merosotnya bisnis media belakangan ini turut dipengaruhi oleh sikap jurnalis yang kurang vokal terhadap kebijakan pemerintah sebelumnya.
“Tadi saya sempat diskusi dengan para pemred. Mereka mengeluh bisnis media sedang turun. Saya bilang, itu karena Anda kemarin-kemarin tidak cukup protes, sehingga ekonomi jatuh dan Anda diam saja,” ujar Purbaya, dikutip dari Antara Senin (17/11/2025).
Ia bahkan menilai pelemahan ekonomi beberapa waktu terakhir turut dipicu oleh minimnya kritik dari media massa. Karena itu, ia meminta pers kembali mengambil peran kontrol untuk mencegah terulangnya tekanan ekonomi serupa.
“Ke depan mesti kritik, kasih masukan, supaya kita tidak jatuh lagi ekonominya. Jadi, ekonomi melambat, jurnalis juga berdosa,” ungkapnya.
Prediksi Ekonomi Melesat di Akhir Tahun
Meski memberikan kritik kepada dunia pers, Purbaya optimistis kinerja ekonomi akan kembali menguat pada akhir 2025. Ia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi triwulan IV dapat melampaui 5,5 persen.
“Saya kira di triwulan IV ekonomi bisa tumbuh di atas 5,5 persen, mungkin 5,6 persen atau 5,7 persen. Yang penting, dari tren turun, kita sudah mulai kembali bergerak lebih cepat,” ujarnya.
Menurutnya, ketika media ragu menyuarakan kritik, pemerintah pun sulit didorong untuk memperbaiki kebijakan. “Saya lihat beberapa tahun ini jurnalisnya mingkem semuanya. Kurang galak, nggak pernah kasih kritik,” tambahnya.
Kritik keras dari Purbaya ini membuka wacana baru soal peran media dalam menjaga kesehatan demokrasi dan ekonomi.
Kebebasan Pers Indonesia Terus Merosot
Di tengah dorongan agar media lebih kritis, kondisi kebebasan pers nasional justru menunjukkan tren penurunan. Data Dewan Pers mencatat, Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Indonesia pada 2024 berada di skor 69,36, turun 2 poin dari 2023 yang mencapai 71,57. Angka tersebut menjadi yang terendah sejak 2019.
Penurunan kebebasan pers terjadi konsisten dalam dua tahun terakhir. Pada 2022, skor IKP masih berada di level 77,78 sebelum anjlok menjadi 71,57 di 2023 dan kembali turun pada 2024.
Laporan Reporters Without Borders (RSF) juga menempatkan Indonesia pada posisi 127 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers 2025, dengan skor 44,13 yang dikategorikan “situasi sulit”.
Leave a comment