Purbaya Sidak Perusahaan Cina Pengemplang Pajak Pekan Depan

sumbu.id, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku masih menunda rencana inspeksi mendadak (sidak) perusahaan baja dan bahan bangunan asal Cina yang diduga tidak memenuhi kewajiban perpajakan di Indonesia. Sidak tersebut dipastikan akan dilakukan pada pekan depan, setelah sebelumnya direncanakan berlangsung pekan ini.

“Tadinya mau minggu ini, tapi belum siap orangnya. Minggu depan saja. Kita datang ramai-ramai ke perusahaan itu, kita datangi bosnya, kita tanyakan langsung,” ujar Purbaya saat ditemui di kawasan Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Purbaya menyebut, setidaknya terdapat dua perusahaan baja asal China yang telah lama beroperasi di Indonesia namun tidak pernah memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Melalui sidak tersebut, ia ingin menelusuri bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut bisa bertahun-tahun menghindari kewajiban perpajakan.

Menurut Purbaya, sidak itu juga menjadi momentum untuk membuktikan bahwa aparat di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk pajak dan bea cukai, tidak lagi memiliki mental korup atau mudah disuap.

“Mereka sudah lama berpraktik di sini dengan anggapan pemerintah Indonesia, pajak, bea cukai, keuangan itu korup dan bisa dibayar,” kata Purbaya.

“Sehingga mereka merasa bisa tidak bayar PPN dan kewajiban lainnya. Itu anggapan yang salah. Saya ingin tunjukkan ke mereka bahwa mereka salah,” tambahnya.

Purbaya juga menegaskan tidak akan ragu mengambil tindakan tegas jika dalam sidak ditemukan adanya pegawai pajak atau bea cukai yang terbukti membiarkan praktik pengemplangan pajak tersebut. Ia bahkan menyatakan siap langsung merumahkan oknum terkait.

“Kalau saya deteksi, laporan pajaknya ke mana, kantornya mana, siapa yang pegang, saya tanya satu, dua, tiga pertanyaan, setelah itu saya rumahin semua orang pajaknya,” ujarnya.

“Masalah nanti ada proses pengadilan atau laporan macam-macam, itu urusan belakangan. Yang jelas sudah puluhan tahun terjadi dan bangsa ini disepelekan. Bagaimana mungkin perusahaan asing bisa beroperasi seperti itu?” lanjutnya.

Purbaya menilai pembiaran terhadap praktik tersebut telah mencoreng martabat bangsa dan menciptakan kesan bahwa Indonesia mudah dikendalikan dengan uang.

“Ini sudah membuat malu bangsa. Seolah-olah kita bangsa yang bisa dikendalikan dengan uang. Itu tidak benar,” ucapnya.

Ia menambahkan, selain perusahaan baja, praktik serupa juga ditemukan di sektor bahan bangunan. Namun, untuk saat ini, fokus penindakan diarahkan pada dua perusahaan yang dinilai paling menonjol dan telah lama masuk dalam radar pengawasan pemerintah.

“Nanti semua kita bereskan. Yang menonjol saat ini dua itu, karena orangnya sudah masuk target kita,” pungkas Purbaya.