sumbu.id, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tenggat waktu satu tahun bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk memperbaiki berbagai persoalan internal dan memperbaiki citra di mata publik.
“Harus diperbaiki dengan serius. Saya bilang ke mereka bahwa saya sudah minta waktu ke Presiden satu tahun untuk tidak diganggu dulu, biar saya bereskan dan perbaiki Bea Cukai,” ujar Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Menurut Purbaya, para pimpinan serta pegawai Bea Cukai memahami betul kondisi internal instansi, termasuk risiko-risiko yang dapat muncul bila reformasi tidak berjalan optimal.
Ia menyinggung kemungkinan pembekuan instansi, sebagaimana pernah terjadi pada masa Orde Baru ketika Bea Cukai dialihkan sementara kepada perusahaan pengawasan asal Swiss, Societe Generale de Surveillance (SGS).
SGS Group adalah perusahaan multinasional yang berasal dari Swiss. Perusahaan itu menyediakan layanan inspeksi, verifikasi, pengujian, dan sertifikasi terkemuka global, dengan jaringan kantor yang banyak di belahan dunia.
Ancaman lainnya, kata Purbaya, menyangkut keberlanjutan hubungan kerja para pegawai. Ia menegaskan, apabila reformasi gagal, bukan tidak mungkin ribuan pegawai Bea Cukai akan kehilangan pekerjaan.
“Kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16 ribu orang pegawai Bea Cukai dirumahkan. Orang Bea Cukai pintar-pintar dan siap mengubah keadaan,” tegas Purbaya.
Sebagai bagian dari reformasi, Purbaya mulai menerapkan teknologi berbasis akal imitasi (AI) di wilayah operasional Bea Cukai. Teknologi ini diarahkan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses kepabeanan serta cukai, termasuk mendeteksi praktik underinvoicing.
“Nanti underinvoicing akan cepat terdeteksi, sambil kami perbaiki aspek lainnya. Kemajuannya cukup baik, saya pikir tahun depan sudah aman. Artinya, Bea Cukai akan bisa bekerja dengan baik dan profesional,” pungkasnya.
Leave a comment