sumbu.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Menurut Purbaya, sejak dividen BUMN dialihkan dari APBN ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, maka pengelolaan risiko finansial juga menjadi tanggung jawab lembaga tersebut.
“Mereka sudah punya manajemen sendiri dan dividen yang rata-rata mencapai Rp80 triliun per tahun. Seharusnya dikelola dari situ, jangan lagi dibebankan ke APBN,” ujar Purbaya kepada awak media, Jumat (10/10/2025).
Sebelumnya, Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menyebut pihaknya tengah menunggu keputusan restrukturisasi KCIC. Ia menegaskan ada beberapa opsi yang dipertimbangkan, mulai dari penambahan ekuitas hingga penyerahan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah.
“Intinya KCIC harus tetap berjalan dan bermanfaat bagi masyarakat. Kalau perlu, kita pikirkan skema BLU (badan layanan umum) atau opsi lainnya,” kata Dony.
Sejak resmi beroperasi pada Oktober 2023, KCJB terus menekan keuangan sejumlah BUMN. PT Kereta Api Indonesia (KAI), salah satu pemegang saham melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan porsi 58,53%, menanggung rugi bersih Rp951,48 miliar sepanjang semester I-2025. Nilai tersebut diperkirakan membengkak hingga Rp1,9 triliun secara tahunan, setelah tahun lalu kerugiannya mencapai Rp2,69 triliun.
Proyek KCJB sendiri menelan investasi US$7,2 miliar, termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) US$1,2 miliar. Skema pembiayaan proyek terdiri dari 75% pinjaman China Development Bank (CDB) dan 25% setoran modal pemegang saham, yakni PSBI (60%) dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd. (40%).
Leave a comment