sumbu.id, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi bantahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait data dana mengendap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat di bank daerah.
Purbaya menegaskan, data yang digunakan pemerintah pusat berasal langsung dari Bank Indonesia (BI) dan telah sesuai dengan laporan sistem perbankan nasional.
“Tanya saja ke Bank Sentral. Itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia,” ujar Purbaya kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Menurut Purbaya, data dana mengendap yang tercatat oleh BI dan Kementerian Keuangan telah terintegrasi secara langsung dengan sistem perbankan daerah. Ia juga memastikan, data yang dimiliki pihaknya konsisten dengan yang digunakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, meskipun sempat terjadi sedikit perbedaan pada tahap awal.
Purbaya menambahkan, dirinya tidak pernah secara spesifik menyebut jumlah dana mengendap milik Pemprov Jawa Barat dalam setiap paparan publik. Karena itu, ia mengaku heran dengan reaksi Gubernur Dedi Mulyadi yang justru membeberkan data versi pemerintah daerah sendiri.
“Jadi Pak Dedi emang tahu juga semua bank? Dia hanya tahu Jabar aja kan, dan saya enggak pernah sebut data Jabar secara khusus. Jadi dia debat sama dirinya sendiri, saya enggak tahu. Saya cuma bilang data perbankan menunjukkan total dana pemda, dan itu berasal dari Sistem Keuangan Bank Sentral,” kata Purbaya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah adanya dana deposito senilai Rp4,1 triliun milik Pemprov Jabar yang mengendap di bank pembangunan daerah (BPD).
Lewat unggahan di akun Tiktok pribadinya, @dedimulyadiofficial, Dedi menegaskan bahwa kas Pemprov Jabar saat ini hanya berjumlah Rp2,38 triliun dalam bentuk giro, bukan deposito.
“Di kasnya tidak ada sertifikat deposito Rp4,1 triliun. Jadi kalau ada yang menyatakan uang sebesar itu tersimpan dalam bentuk deposito, serahin datanya ke saya. Saya bolak-balik ke Bank BJB, kumpulin staf, marahin staf, dan ternyata tidak ada dalam dokumen,” ungkap dedi.
Bahkan Gubernur Jawa Barat itu mengancam akan memberhentikan pejabat Pemprov yang diam-diam membuat sertifikat deposito tanpa sepengetahuannya.
Sebelumnya, data dana mengendap pemerintah daerah itu disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 pada Senin (21/10/2025). Dalam kesempatan itu, Tito menyoroti masih tingginya simpanan dana pemerintah daerah di bank, yang dinilai dapat menghambat sirkulasi ekonomi di daerah.
Leave a comment