sumbu.id, JAKARTA – Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) menolak keras kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah.
Organisasi tersebut menilai kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran BGN Nomor 12 Tahun 2026 berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi ribuan mitra pelaksana program, mulai dari pengelola dapur MBG, yayasan, relawan, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terlibat dalam rantai pasok.
Ketua Umum DPP GAPEMBI Alven Stony mengatakan keputusan penghentian sementara program bertentangan dengan petunjuk teknis yang sebelumnya diterbitkan BGN, sekaligus dinilai tidak sejalan dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati bersama para mitra.
“SE Nomor 12 tanggal 17 Juni 2026 bertentangan dengan SK Kepala Badan Gizi Nasional terkait juknis Nomor 401.1 Tahun 2025, serta bertentangan dengan perjanjian kerja sama antara mitra dan BGN,” kata Alven dalam konferensi pers yang disiarkan Youtube Kompas TV, dikutip Jumat (19/6/2026).
Penolakan terhadap surat edaran tersebut menjadi salah satu dari delapan tuntutan yang disampaikan GAPEMBI kepada pemerintah. Organisasi itu menilai penghentian mendadak berisiko menimbulkan dampak sistemik terhadap ekosistem MBG yang selama ini telah berjalan.
Menurut Alven, ribuan pelaku usaha yang bergantung pada program tersebut berpotensi mengalami gangguan arus kas dan penurunan pendapatan akibat berhentinya aktivitas dapur selama masa libur sekolah.
GAPEMBI juga mengingatkan bahwa banyak mitra telah mengeluarkan investasi untuk memenuhi standar operasional yang ditetapkan pemerintah. Karena itu, penghentian sementara program dinilai dapat mengganggu keberlangsungan usaha para pelaksana di lapangan.
“Perlu ada pengkajian ulang terhadap kebijakan moratorium dan dampak sistemiknya, baik kepada mitra, relawan, UMKM maupun stakeholder lainnya,” ujarnya.
Meski mengkritik kebijakan tersebut, GAPEMBI menegaskan tetap mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Namun, organisasi itu meminta pemerintah memberikan kepastian regulasi dan jaminan keberlanjutan usaha bagi para mitra.
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menjelaskan penghentian sementara dilakukan karena sekolah memasuki masa libur serta untuk memberikan ruang evaluasi terhadap kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
“Kebijakan yang sudah diambil pimpinan BGN adalah menghentikan sementara kegiatan dapur-dapur yang menyuplai MBG selama masa libur sekolah,” jelas Qodari.
Kebijakan tersebut memunculkan perdebatan di tengah upaya pemerintah menjaga keberlanjutan program MBG. Di satu sisi, pemerintah menilai penghentian sementara diperlukan untuk evaluasi dan penyesuaian pelaksanaan program. Di sisi lain, para mitra pelaksana khawatir kebijakan tersebut berdampak terhadap stabilitas usaha dan keberlangsungan ekosistem yang telah terbentuk sejak program berjalan.
Leave a comment