sumbu.id, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya, menyoroti pihak-pihak yang hanya sekali datang ke wilayah bencana di Sumatra tetapi seolah paling berjasa dalam penanganan banjir dan longsor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Endipat menegaskan bahwa pemerintah telah hadir sejak awal dan mengalokasikan anggaran jauh lebih besar dibandingkan penggalangan dana yang dilakukan relawan. Ia membandingkan donasi publik sebesar Rp10 miliar dengan bantuan pemerintah yang mencapai triliunan rupiah untuk Aceh dan wilayah terdampak lainnya.
“Orang-orang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu, Bu. Mohon dijadikan perhatian agar tidak ada lagi informasi seolah negara tidak hadir, padahal pemerintah sudah ada sejak awal,” ujarnya dalam rapat dikutip dari YouTube TVR Parlemen.
Endipat juga menyinggung gerakan penggalangan dana yang dipimpin relawan dan Ferry Irwandi, yang viral di media sosial. Ia berharap Kementerian Komunikasi dan Digital dapat memperkuat publikasi kinerja pemerintah agar tidak kalah dari narasi pihak lain yang dianggap “sok paling bekerja”.
Profil Singkat Endipat Wijaya
Endipat Wijaya lahir di Bengkulu pada 31 Mei 1984. Ia menyelesaikan pendidikan Teknik Metalurgi di Institut Teknologi Bandung pada 2006, kemudian melanjutkan studi Manajemen di Swiss German University dan lulus pada 2019.
Karier profesionalnya dimulai sebagai teknisi di Double A Group, sebelum kemudian bergabung dengan PT Kaltim Prima Coal di Kalimantan Timur. Pengalaman di sektor pertambangan dan energi menjadi landasan kiprahnya dalam dunia manajerial dan kebijakan sumber daya.
Endipat bergabung dengan Partai Gerindra pada 2011. Dalam Pemilu 2024, ia terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kepulauan Riau dengan perolehan 105.413 suara tertinggi di dapil tersebut, dengan Kota Batam sebagai penyumbang suara terbesar.
Saat ini, ia menjabat sebagai anggota Komisi I DPR RI periode 2024–2029, yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi, dan informasi. Dalam beberapa waktu terakhir, Endipat aktif menyoroti penanganan bencana di Sumatra dan mendorong pemerintah meningkatkan transparansi serta publikasi terkait alokasi bantuan.
Leave a comment