sumbu.id – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menilai kebijakan pemerintah untuk mencampur bensin dengan etanol sebesar 10 persen berpotensi menekan kadar sulfur tinggi pada Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia.
“Bilamana dikonversi sebagian dengan bahan bakar alami, tentu dapat mengurangi sulfur,” ujar Hanif Faisol saat meninjau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dikutip dari Antara pada Minggu (12/10/2024).
Hanif mengakui, kadar sulfur yang tinggi dalam BBM menjadi salah satu penyumbang utama polusi di sektor transportasi. Saat ini, mayoritas produk BBM di Indonesia memiliki kandungan sulfur mencapai 1.500 part per million (ppm) — jauh di atas standar Euro V yang membatasi kadar sulfur maksimal 50 ppm.
Meski demikian, Hanif enggan mengomentari lebih jauh mengenai kebijakan pencampuran etanol tersebut agar tidak menimbulkan perbedaan pandangan antar-kementerian. “Saya tidak menyikapi dulu, takut ada polemik. Tapi intinya, BBM kita sulfurnya masih tinggi,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kebijakan mandatori pencampuran etanol 10 persen dalam BBM. Program ini disebut sebagai langkah strategis untuk menekan emisi karbon sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil.
Saat ini, Indonesia baru menerapkan campuran etanol sebesar lima persen pada Pertamax Green 95, bahan bakar non-penugasan pemerintah (non-PSO).
Etanol sendiri merupakan bahan bakar terbarukan yang bersumber dari bahan alami seperti tebu, singkong, jagung, dan limbah pertanian. Pemerintah juga tengah menyiapkan perkebunan tebu seluas 500 ribu hektare dalam proyek food estate nasional untuk mendukung pasokan bioetanol.
Kementerian ESDM menargetkan, produksi bahan bakar etanol di Merauke dapat dimulai pada 2027, dengan meniru keberhasilan Brasil dalam memanfaatkan tebu sebagai sumber energi baru dan terbarukan.
Leave a comment