sumbu.id, Indonesia bersama Arab Saudi, Qatar, Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, dan Uni Emirat Arab (UEA) sepakat bergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kesepakatan tersebut diumumkan melalui pernyataan bersama para menteri luar negeri delapan negara itu pada Rabu (21/1/2026) waktu setempat.
Dalam pernyataan tersebut, para menteri luar negeri menegaskan bahwa keputusan bergabung diambil secara kolektif sebagai bentuk dukungan terhadap upaya perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat, khususnya terkait konflik di Jalur Gaza.
“Para menteri mengumumkan keputusan bersama negara masing-masing untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian. Mereka juga menegaskan kembali dukungan terhadap upaya perdamaian yang dipimpin Presiden Donald Trump serta komitmen untuk mendukung pelaksanaan misi Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi,” demikian bunyi pernyataan bersama itu, dikutip Kamis (22/1/2026).
Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa mandat Dewan Perdamaian merujuk pada Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza yang didukung Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803. Dewan ini ditugaskan untuk mengonsolidasikan gencatan senjata permanen, mendukung rekonstruksi Gaza, serta mendorong terciptanya perdamaian yang adil dan berkelanjutan.
“Upaya ini berlandaskan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara sesuai dengan hukum internasional, guna membuka jalan bagi keamanan dan stabilitas bagi seluruh negara dan masyarakat di kawasan,” lanjut pernyataan tersebut.
Selain delapan negara tersebut, Kementerian Luar Negeri Kuwait mengonfirmasi telah menerima undangan serupa untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian. Namun hingga kini, Kuwait belum menyatakan sikap resmi terkait keikutsertaannya.
Undangan keanggotaan Dewan Perdamaian dilaporkan telah dikirimkan kepada puluhan pemimpin dunia. Setiap negara yang ingin memperoleh kursi tetap disebut-sebut diminta memberikan kontribusi dana sebesar US$1 miliar atau sekitar Rp16,9 triliun. Meski demikian, dalam pernyataan resminya, Arab Saudi tidak menyinggung adanya kewajiban pembayaran tersebut.
Pada awalnya, Dewan Perdamaian dirancang untuk mengawasi proses pembangunan kembali Gaza pascakonflik. Namun, piagam badan ini tidak secara eksplisit membatasi mandatnya hanya pada Gaza.
Hal tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa Dewan Perdamaian berpotensi menyaingi peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sehingga memicu kritik dari sejumlah sekutu Amerika Serikat, termasuk Prancis, yang mengindikasikan tidak akan bergabung.
Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan telah menerima undangan untuk menjadi bagian dari Dewan Perdamaian. Meski demikian, Netanyahu menyatakan keberatan terhadap keikutsertaan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan diplomat senior Qatar Ali Al-Thawadi dalam Dewan Eksekutif Gaza yang berada di bawah struktur badan tersebut.
Pembentukan Dewan Perdamaian berlangsung di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah yang terus berkembang, termasuk upaya sejumlah negara Teluk memperkuat hubungan politik dan ekonomi dengan pemerintahan Trump melalui komitmen investasi serta kerja sama bisnis strategis.
Leave a comment