sumbu.id – Dalam kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. M. Syaripuddin, S.E., M.A.P. (Bang Dhin) menegaskan bahwa Pemerintah Daerah harus segera hadir dan mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang menjadi sentra pertanian, seperti Desa Salimuran, Pakkatelu, Pulau Salak, Sungai Lembu, dan Sepunggur di Kabupaten Tanah Bumbu.
Dalam dialog bersama masyarakat di sejumlah desa tersebut, Bang Dhin menerima berbagai aspirasi dan keluhan warga terkait kondisi jalan desa yang rusak, jembatan penghubung yang belum memadai, serta sistem irigasi pertanian yang tidak berfungsi optimal. Kondisi tersebut dinilai telah menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, menurunkan produktivitas pertanian, serta membatasi akses warga terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
“Infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi merupakan urat nadi pembangunan desa. Ketika akses jalan rusak dan jembatan kurang layak, maka distribusi hasil pertanian, pergerakan masyarakat, hingga akses pendidikan dan kesehatan akan terganggu. Begitu juga irigasi, bila tidak dibenahi, produktivitas pertanian akan merosot. Semua ini harus menjadi perhatian serius,” ungkapnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, bahwa wilayah-wilayah seperti Salimuran, Pakkatelu, Pulau Salak, Sungai Lembu, dan Sepunggur memiliki potensi terhadap pertanian dan perkebunan yang besar dan telah lama menjadi penopang ekonomi masyarakat setempat. Namun, tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, potensi tersebut tidak akan mampu berkembang secara optimal.
“DPRD Provinsi Kalimantan Selatan akan terus mendorong agar Pemerintah Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, menjadikan pembangunan infrastruktur desa sebagai prioritas utama. Kita harus memastikan daerah-daerah yang menjadi sumber ekonomi rakyat mendapatkan perhatian serius,” tegasnya.
Lebih jauh, Bang Dhin juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pihak terkait lainnya dalam merumuskan solusi serta mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur dasar.
“Jangan sampai masyarakat desa menanggung beban terlalu lama. Keterlibatan pemerintah merupakan bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat. Kami akan terus mengawal dan menyuarakan aspirasi masyarakat guna mendapatkan hak yang sama untuk menikmati infrastruktur yang layak,” tambahnya.
Sebagai penutup, Dirinya berharap ke depan tidak ada lagi wilayah pedesaan di Kalimantan Selatan yang terisolasi akibat keterbatasan akses infrastruktur, khususnya di kawasan pertanian produktif yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.
Leave a comment