sumbu.id, Anggota Komisi VI DPR melakukan rapat dengan Direktur Utama PT Pertamina beserta Sub Holding, mengevaluasi kinerja Pertamina di Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
Salah satu anggota Komisi VI DPR fraksi PDIP Mufti Anam melontarkan kritik pedas setelah mengetahui gaji direksi Pertamina lebih besar daripada CEO Google hingga Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Menurut Anam, gaji yang lebih dari Rp1 miliar per bulan untuk setiap anggota Direksi Pertamina tidak sebanding dengan kinerja perusahaan yang sejauh ini dianggap merugikan negara dan masyarakat.
“Ditambah dengan tantiem, dividen, dan kompensasi lainnya, total penghasilan Direksi Pertamina bisa mencapai Rp 4 miliar per bulan,” kata Mufti Anam.
“Gaji setara dengan Dirut Coca Cola, bahkan setara dengan CEO Google. Bahkan gajinya jauh lebih besar dari Presiden Republik Indonesia, bahkan lebih besar dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump,” tambahnya.
Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terkait penggunaan dana besar tersebut yang menurutnya tidak sebanding dengan kinerja perusahaan.
“Ini amat sangat terlalu luar biasa. Maka seharusnya dengan angka sefantastis itu, Direksi (Pertamina) wajib bisa memberikan pelajaran yang terbaik, wajib bisa menghadirkan BBM berkualitas, wajib bisa memberikan BBM yang terjangkau untuk semua lapisan masyarakat, bahkan bisa membuat profit yang impactful bagi negara,” tegasnya.
Namun, legislator PDI-Perjuangan ini menilai, kenyataannya justru sebaliknya. Menurutnya, Pertamina justru merugikan negara dan menyakiti rakyat. “Nyatanya apa? Malah merugikan negara dan melukai rakyat kita hari ini,” tambahnya.
Lebih lanjut, Mufti Anam mengungkapkan data terkait kompensasi yang diterima oleh manajemen kunci anak usaha Pertamina, yakni Pertamina Patra Niaga.
“Kompensasi bagi manajemen kunci, termasuk Direksi dan Komisaris, mencapai 19,1 juta USD atau setara dengan Rp 312 miliar. Bayangkan, duit sebanyak itu kalau dipakai untuk MBG (makanan bergizi) misalnya, bisa memberikan makan kepada 31 juta anak kita. Atau kalau itu diberikan kepada guru P3K, para CPNS yang di-prank oleh negara hari ini, maka itu bisa mensejahterakan mereka sampai menunggu mereka menjadi PNS,” ungkapnya.
Mufti menegaskan bahwa dengan kekuatan dan pengaruh yang besar, Pertamina sebagai BUMN memiliki tanggung jawab besar.
“With great power comes great responsibility. Maka evaluasi manajemen beserta remunerasinya di BUMN ini sangat-sangat urgen untuk segera dilakukan,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Pertamina saat ini sedang memdapat sorotan publik karena ditemukan oplosan BBM Pertalite menjadi Pertamax di sejumlah SPBU, Bahkan banyak pula banyak kendaraan yang rusak yang diduga akibat mengkonsumsi Pertamax.
Selain itu, belum lama ini Kejaksaan Agung juga telah menetapkan sembilan tersangka kasus megakorupsi di Pertamina dalam pembelian minyak mentah.
Leave a comment