sumbu.id, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti dugaan adanya pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari yang seharusnya Rp10 ribu menjadi Rp8 ribu per porsi.
“Salah satunya memang saya sampaikan, berdasarkan informasi, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif,” kata Setyo di gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/3/2025).
Dalam keterangan tertulisnya, Setyo mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah.
“Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” tegasnya.
Setyo juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan. Ia mendorong keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pengawasan.
“Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi,” sebutnya.
Setyo juga menyoroti eksklusivitas dalam penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bahwa ada yang mendapat perlakuan khusus dalam penentuan SPPG atau pihak-pihak yang menjadi dapur, termasuk pembangunan fisiknya dan bahan bakunya. Ini tentu menjadi perhatian untuk bisa ditertibkan.
“Pentingnya lokasi SPPG yang strategis agar makanan tetap dalam kondisi layak konsumsi saat diberikan kepada penerima manfaat,” pungkasnya.
Selain potensi kecurangan, Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pihaknya juga menyoroti pemberian susu dalam MBG.
“Kajian KPK, program pemerintah sebelumnya yang memberikan susu dan biskuit tidak efektif dalam menurunkan angka stunting. Sebab, masyarakat lebih banyak menerima biskuit dibanding susu,” ungkapnya.
Disisi lain, Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) mengatakan Badan Gizi Nasional atau BGN berjanji akan mengecek informasi temuan KPK tersebut.
“Ketua KPK memberikan informasi awal sebagai bentuk upaya pencegahan. Bukan temuan yang sudah diverifikasi atau dicek ke lapangan. Dan BGN berjanji mengecek informasi ini ke lapangan,” ujar Kepala PCO Hasan Nasbi kepada wartawan, Sabtu (8/3/2025).
Setyo mengungkapkan temuan KPK itu usai bertemu dengan Kepala BGN Dadan Hindayana di gedung Merah Putih KPK pada Rabu (5/3) lalu. Hasan menilai pertemuan ini bagian dari niat baik BGN mengelola MBG secara akuntable.
“BGN berniat baik mendatangi KPK supaya mendapatkan arahan agar pengelolaan APBN di program MBG bisa transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” pungkas Hasan.
“Ini adalah upaya BGN agar bisa tertib dan transparan sejak awal dengan melibatkan KPK. Sebab ini adalah program hasil terbaik cepat yang menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan Presiden Prabowo,” imbuhnya.
Leave a comment