sumbu.id – Istana menegaskan tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh. Penegasan ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menolak penggunaan APBN untuk menanggung utang proyek tersebut.
Prasetyo menyebut pemerintah telah membahas sejumlah alternatif solusi pembiayaan yang tidak membebani keuangan negara. “Beberapa waktu yang lalu sudah dibicarakan agar dicari skema pembiayaan yang bisa menjadi jalan keluar tanpa menggunakan APBN,” ujar Prasetyo usai menghadiri rapat terbatas di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta, Minggu malam (12/10/2025), dikutip dari Antara.
Namun, Prasetyo menegaskan bahwa isu utang proyek Whoosh tidak termasuk dalam agenda rapat terbatas tersebut. “Malam ini tidak sempat dibahas. Whoosh bukan salah satu topik pembahasan malam ini,” katanya.
Meskipun demikian, ia menilai proyek kereta cepat memiliki manfaat besar bagi masyarakat, khususnya dalam memperkuat konektivitas antarwilayah. “Kita melihat proyek ini penting dan bermanfaat, terutama untuk meningkatkan konektivitas antara Jakarta dan Bandung. Bahkan, pemerintah tengah mempertimbangkan kemungkinan pengembangan jalur kereta cepat hingga ke Surabaya,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa utang dari proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tidak seharusnya ditanggung APBN. Menurutnya, tanggung jawab pembayaran utang berada di bawah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, selaku entitas yang menaungi proyek tersebut.
“Utang KCIC dibiayai APBN? Saya belum dihubungi soal itu. Kalau nanti sudah ada perkembangannya, akan saya sampaikan dalam jumpa pers mingguan,” ungkap Purbaya saat Media Gathering Kemenkeu 2025 di Bogor, Jumat (10/10).
Purbaya menilai Danantara memiliki kapasitas finansial yang cukup kuat untuk menyelesaikan kewajiban proyek tanpa melibatkan dana negara. “Kalau di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen dan dividen sendiri, yang rata-rata setahun bisa mencapai Rp80 triliun atau lebih. Jadi seharusnya bisa dikelola dari situ, jangan ke APBN lagi,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemisahan yang tegas antara pengelolaan proyek swasta dan pemerintah. “Jangan kalau untung jadi urusan swasta, tapi kalau rugi minta ditanggung pemerintah. Skema pembiayaan seperti ini harus jelas batasnya,” tambah Purbaya.
Sebelumnya, BPI Danantara menyiapkan dua opsi penyelesaian utang proyek Whoosh yang membebani neraca keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Dua opsi itu meliputi penyertaan modal tambahan kepada KAI atau penyerahan aset infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah.
Sebagai informasi, proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung dijalankan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan mitra asal Tiongkok. Sekitar 75 persen pendanaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank, sementara sisanya disokong oleh modal pemegang saham, termasuk KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga.
Leave a comment