Mentan Amran Perintahkan Dirut PT Pupuk Indonesia Copot Manajernya, Imbas Penyaluran Pupuk Tak Sampai

sumbu.id, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta manajer PT Pupuk Indonesia dicopot dari jabatannya karena banyak pupuk bersubsidi yang tak sampai di daerah.

Langkah ini dilakukan usai sejumlah kepala desa melaporkan belum menerima tambahan alokasi pupuk subsidi.

Hal ini sebagaimana disampaikan langsung oleh Mentan Amran kepada Direktur Utama (Dirut) PT Pupuk Indonesia Rachmat Pribadi dalam kegiatan Gerakan Nasional Pangan Merah Putih yang digelar di Lapangan Kementerian Pertanian (Kementan), Rabu (6/11).

“Pak Dirut, tolong managernya dicopot deh. Ini perintah! Copot! Cek masing-masing (pupuk bersubsidi) yang tidak sampai. Aku minta kabarnya dicopot. Ini perintah. Nggak boleh ditawar,” tegas Mentan.

Diketahui pada kegiatan Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan sejumlah kepala desa menyampaikan belum menerima tambahan alokasi pupuk subsidi.

Bahkan beberapa di antaranya juga mengaku para petaninya masih kesulitan untuk memperoleh pupuk pada acara yang dihadiri ratusan Anggota APDESI.

Rachmat Pribadi yang juga hadir dalam acara tersebut pun langsung menyanggupi perintah Mentan Amran itu.

“Siap,” jawab Rachmat.

Perintah ini disampaikan Amran usai dirinya mendengar aduan dari para Kepala Desa (Kades) terkait belum disalurkannya pupuk bersubsidi ke sejumlah daerah.

Menurut Amran, dirinya sudah mulai membuat program penyaluran sejak Januari 2024. Namun rupanya penyaluran itu tersendat karena sejumlah daerah belum memperoleh tandatangan dari bupati setempat.

“Kami kirim pupuk itu sejak Januari, pas keputusan. Januari, sekarang sudah bulan 11 tapi ini tidak sampai. Tambahan 100 persen, tapi kalau bupatinya tidak tanda tangan pupuknya, tidak ada. Padahal pupuk numpuk, coba bayangkan pak. Birokrasi kita satu tahun tapi pupuk belum sampai di lapangan,” jelasnya.

Lantas, Amran menyayangkan kejadian ini lantaran wilayah di Jawa saja masih belum tersalurkan. Apalagi wilayah di luar pulau Jawa, seperti Papua hingga Aceh.

Amran kemudian menegaskan, jika petani ingin mendapatkan pupuk subsidi, mereka tidak perlu menggunakan kartu tani. Petani cukup menunjukkan kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk memperoleh pupuk subsidi.

“Enggak usah Kartu Tani. Tidak berlaku lagi. Kalau ada yang menghalangi, lapor ke polisi setempat atau lapor ke sini. Cukup pakai KTP untuk ambil pupuk,” tegas Amran.