sumbu.id, Bupati Pati, Sudewo, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Sudewo tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (27/8) sekitar pukul 09.43 WIB.
“Ya memenuhi panggilan,” ujar Sudewo singkat saat disapa awak media. Ia juga menegaskan tidak membawa berkas apa pun dalam pemeriksaannya kali ini.
Menanggapi aksi masyarakat Pati yang sebelumnya mengirimkan surat kepada KPK terkait kasus ini, Sudewo berharap aspirasi tersebut dapat berjalan dengan baik. “Ya, semoga baik-baik saja,” katanya.
Nama Sudewo sempat muncul dalam persidangan kasus yang menjerat Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya, dan Pejabat Pembuat Komitmen Bernard Hasibuan di Pengadilan Tipikor Semarang pada 9 November 2023. Dalam sidang tersebut, jaksa KPK mengungkap penyitaan uang sekitar Rp3 miliar dari rumah Sudewo.
Namun, tudingan itu dibantah Sudewo. Ia juga membantah menerima uang Rp720 juta dari pegawai PT Istana Putra Agung maupun Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya, Nur Widayat.
Kasus dugaan suap proyek perkeretaapian ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jawa Bagian Tengah. Sejauh ini, KPK telah menetapkan 15 tersangka, termasuk sejumlah pejabat Kemenhub dan pihak swasta, serta dua korporasi.
Proyek yang diduga dikorupsi meliputi pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, proyek rel Makassar, empat proyek konstruksi dan dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat, serta perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera.
Dalam prosesnya, KPK menduga terjadi pengaturan pemenang tender melalui rekayasa sejak tahap administrasi hingga penentuan kontraktor pelaksana.
Leave a comment