sumbu.id, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyampaikan permintaan maaf atas polemik penilaian dewan juri dalam final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang viral di media sosial.
Wakil Ketua MPR RI, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, memastikan pihaknya akan mengevaluasi kinerja dewan juri serta sistem pelaksanaan lomba agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini,” ujar Abcandra dalam keterangannya, Selasa (12/5).
Ia menilai pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar perlu mendapat evaluasi menyeluruh, terlebih setelah mendengar adanya kasus serupa yang juga pernah terjadi di daerah lain pada tahun sebelumnya.
“Saya melihat, Lomba Cerdas Cermat ini perlu dievaluasi supaya lebih baik. Jangan ada lagi kejadian seperti ini,” katanya.
Senada, Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, mengatakan pihaknya menghormati perhatian dan kritik masyarakat terhadap jalannya perlombaan tersebut.
Menurutnya, kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda, termasuk lomba cerdas cermat kebangsaan, harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, keadilan, dan semangat edukatif.
Siti menyebut MPR akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis perlombaan, mulai dari mekanisme penilaian, kejelasan artikulasi jawaban peserta, sistem verifikasi jawaban, hingga tata kelola penyampaian keberatan dalam kompetisi.
“Masukan publik akan menjadi bahan evaluasi penting demi menjaga kualitas kegiatan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembelajaran kebangsaan yang inklusif, edukatif, dan berintegritas,” ujarnya.
Polemik tersebut mencuat saat berlangsung final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat. Dalam sesi pertanyaan rebutan, dewan juri memberikan penilaian berbeda terhadap jawaban yang dinilai serupa dari dua kelompok peserta.
Pertanyaan yang dibacakan pembawa acara berbunyi:
“Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?”
Regu C dari SMAN 1 Pontianak yang lebih dulu menekan bel menjawab bahwa anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan Presiden.
Namun, salah satu dewan juri, Dyastasita, justru memberikan nilai minus lima terhadap jawaban tersebut.
Beberapa saat kemudian, Regu B menyampaikan jawaban yang dinilai serupa dan mendapat poin penuh dari dewan juri. “Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10,” kata Dyastasita.
Keputusan itu langsung diprotes peserta Regu C yang merasa telah menyebutkan unsur Dewan Perwakilan Daerah dalam jawaban mereka. “Izin, tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama,” ujar salah satu peserta Regu C.
Menanggapi protes tersebut, Dyastasita beralasan jawaban Regu C tidak secara jelas menyebutkan Dewan Perwakilan Daerah. “Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada,” katanya.
Meski peserta kembali menegaskan bahwa jawaban mereka telah menyebut DPD, dewan juri tetap pada keputusan awal.
Sementara itu, dewan juri lainnya, Indri Wahyuni, meminta peserta memperhatikan kejelasan artikulasi saat menjawab pertanyaan.
“Artikulasi itu penting. Kalau menurut kalian sudah jelas, tetapi dewan juri tidak mendengar dengan jelas, maka dewan juri berhak memberikan nilai minus lima,” ujar Indri.
Leave a comment