sumbu.id, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan bahwa mulai Senin (27/10/2025), posisi Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) akan dipublikasikan secara rutin setiap hari melalui akun media sosial resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Langkah ini, kata Dedi, merupakan bagian dari upaya mendorong transparansi pengelolaan keuangan daerah dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. “Betul, akan di-posting setiap hari,” ujar Dedi kepada wartawan.
Menurut Dedi, kebijakan itu merupakan kelanjutan dari langkah serupa yang pernah ia lakukan saat menjabat Bupati Purwakarta dua periode. Ia menegaskan, keterbukaan informasi anggaran adalah komitmen yang akan terus ia jalankan selama memimpin Jawa Barat. “Bahkan saya sering menyampaikan anggaran per item dalam setiap waktu,” tambahnya.
Kebijakan publikasi RKUD ini disebut Dedi berawal dari ramainya isu pengendapan kas daerah dalam bentuk deposito beberapa waktu lalu. Untuk merespons isu tersebut, pekan lalu Dedi membuka data posisi RKUD di Bank BJB yang tercatat sebesar Rp2,4 triliun.
Dalam unggahan terbarunya, Dedi menampilkan laporan video dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar, yang merinci posisi RKUD secara lengkap hingga rupiah terkecil.
Dari sisi penerimaan, tercatat setoran pajak rokok triwulan III mencapai Rp935,8 miliar, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak dan retribusi lainnya mencapai Rp22,8 miliar.
Adapun dari sisi pengeluaran, realisasi belanja daerah tercatat Rp49,6 miliar, terdiri atas:
Belanja pegawai: Rp3,9 miliar
Belanja barang dan jasa: Rp10,2 miliar
Belanja hibah: Rp4,08 miliar
Belanja modal: Rp20,3 miliar
Belanja bantuan keuangan desa: Rp11,05 miliar
Dedi menjelaskan, hingga Desember 2025, kebutuhan anggaran pembangunan di Jawa Barat diperkirakan mencapai Rp7,5 triliun. Kekurangan dana tersebut akan ditutupi melalui transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat serta sumber pendapatan provinsi lainnya.
“Artinya uangnya masih kurang. Kami menunggu pendapatan dari dana transfer pusat dan juga dari pendapatan Provinsi Jawa Barat,” jelasnya.
Dedi menambahkan, dalam masa pemerintahannya, belanja publik meningkat hampir 1.000 persen dibanding tahun sebelumnya, sebagai bentuk prioritas untuk program pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat.
Leave a comment