sumbu.id, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin resmi menetapkan status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dalam rapat koordinasi yang digelar di Gedung Dr KH Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (4/8).
Rapat tersebut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Selatan, para bupati dan wali kota, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta instansi vertikal seperti BMKG, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, dan Kabinda Kalsel Brigjen Pol Nurullah.
“Dalam rakor, kami menetapkan status Siaga Darurat Karhutla karena sudah ada dua kabupaten/kota yang terlebih dahulu menetapkan status serupa,” ujar Gubernur Muhidin usai rapat.
Dalam kesempatan itu, Gubernur menginstruksikan seluruh kepala daerah agar menganggarkan pengadaan alat pemadam kebakaran untuk setiap desa. Langkah ini dinilai penting sebagai upaya respons cepat terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan.
“Semua daerah harus menyiapkan peralatan pemadam. Satu desa, satu alat pemadam. Ini penting agar kita bisa cepat merespons kebakaran. Kami berharap pada 2026 seluruh daerah sudah menganggarkannya,” tegas Muhidin.
Lebih lanjut, Gubernur juga menekankan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dan mengingatkan bahwa tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukum.
“Kami tidak akan mentolerir pembukaan lahan dengan cara membakar. Akan ada sanksi hukum atas tindakan seperti ini,” pungkasnya.
Senada dengan itu, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menyatakan bahwa Polda Kalsel telah menerbitkan maklumat mengenai karhutla yang berisi larangan melakukan pembakaran lahan.
“Kami sudah beberapa kali rapat koordinasi dengan TNI dan BPBD. Maklumat sudah dikeluarkan. Jika tetap membakar, kami proses pidana,” ungkap Kapolda.
Dalam rapat koordinasi tersebut, disepakati sejumlah langkah strategis dalam menghadapi musim kemarau dan potensi karhutla. Langkah-langkah tersebut meliputi aktivasi Pos Komando Penanganan Karhutla, penyusunan rencana operasi penanggulangan, serta apel siaga yang dijadwalkan pada Kamis (7/8).
Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembasahan area ring 1 di Landasan Ulin, Banjarbaru untuk melindungi Bandara Internasional Syamsudin Noor dari dampak kebakaran lahan dan asap.
Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Selatan, sejak 1 Januari hingga 3 Agustus 2025, tercatat 73 kejadian karhutla yang menyebabkan kerusakan lahan seluas 155,36 hektare.
Di samping itu, BPBD juga mencatat adanya 1.922 titik panas (hotspot) yang tersebar di berbagai wilayah Kalimantan Selatan selama periode tersebut.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap, melalui kolaborasi lintas sektor dan kesiapsiagaan terpadu, dampak karhutla tahun ini dapat ditekan secara signifikan demi melindungi masyarakat dan lingkungan.
Leave a comment