sumbu.id, Situasi panas terjadi di parlemen Taiwan, Jumat (20/2/2024) ketika anggota legislatif terlibat perdebatan sengit hingga aksi saling siram air terkait rancangan undang-undang (RUU) yang dianggap dapat mengancam demokrasi.
Kejadian ini dipicu oleh upaya partai Presiden Lai Ching-te, Partai Progresif Demokratik (DPP), untuk menggagalkan pengesahan RUU yang diusulkan oleh oposisi.
Banyak yang terlihat melompati meja untuk mencuri dokumen, memadati kursi pembicara dan bahkan saling menjatuhkan. Kekerasan itu terjadi sehari sebelum presiden Taiwan terpilih dan ketua Partai Progresif Demokratik (DPP) Lai Ching-te akan menjabat — tanpa mayoritas legislatif.
Anggota DPP bahkan mengambil langkah dramatis dengan menduduki podium ruang sidang mulai Kamis (19/12) malam, mereka memblokade pintu dengan tumpukan kursi untuk mencegah proses legislasi.
Aksi ini dilakukan untuk menentang tiga amandemen yang diajukan oleh oposisi, termasuk Partai Kuomintang (KMT) yang pro-Beijing dan Partai Rakyat Taiwan (TPP).
Menurut DPP, amandemen tersebut akan menaikkan ambang batas untuk mencabut jabatan pejabat terpilih, yang mereka nilai dapat membatasi hak rakyat untuk melengserkan pemimpin yang tidak kompeten.
“Jika KMT memaksakan pengesahan amandemen ini, mekanisme pengawasan demokrasi Taiwan akan terancam,” kata perwakilan DPP dalam pernyataan resmi, seperti dilansir Indozone.
Sebaliknya, KMT berargumen bahwa langkah ini bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan terkait pencabutan jabatan. Namun, banyak pihak, termasuk demonstran di luar gedung parlemen, menyuarakan kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat melemahkan demokrasi Taiwan dan memperbesar pengaruh Tiongkok.
Ribuan demonstran pada Jumat (20/12) menyerukan pembatalan RUU dengan teriakan “Hentikan amandemen jahat” dan “Lindungi demokrasi Taiwan”.
Ketegangan politik ini menambah deretan konflik yang melibatkan reformasi undang-undang serupa di Taiwan, termasuk RUU sebelumnya yang memicu perdebatan publik besar-besaran.
Pada Oktober lalu, Mahkamah Konstitusi Taiwan sempat membatalkan salah satu bagian kontroversial dari undang-undang reformasi, memberikan kemenangan bagi DPP yang terus melawan langkah-langkah yang mereka anggap mengancam sistem demokrasi.
Leave a comment