sumbu.id, BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin mendorong peningkatan sinergi antara Pemerintah Provinsi, DPRD, dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan di daerah. Ia menilai kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Menurut Muhidin, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selama ini telah menjalin kerja sama aktif dengan Kejati Kalsel untuk memastikan seluruh kegiatan pembangunan berjalan sesuai aturan hukum.
“Kami selalu melibatkan Kejati dalam berbagai proses, terutama dalam hal pengawasan dan pendampingan hukum terhadap kegiatan pemerintah daerah,” ujar Muhidin usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kalsel di Banjarmasin, Rabu (12/11/2025).
Muhidin juga meminta DPRD Kalsel untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Ia mengusulkan agar Tim Ahli Gubernur (TAG) dilibatkan dalam pembahasan dan pemantauan program kerja pemerintah daerah.
“Tolong TAG kami juga dilibatkan. Tim ini berisi para ahli, ada profesor, mantan menteri, wali kota, wakil wali kota, dan pejabat lain yang berpengalaman di bidangnya,” jelasnya.
Ia menuturkan, keberadaan TAG berperan penting dalam membantu memastikan kinerja dinas-dinas berjalan sesuai target dan bidangnya masing-masing.
“TAG ini membantu mengawasi, memanggil dinas-dinas yang belum menjalankan kegiatan, agar semua bergerak sesuai jadwal,” tambahnya.
Muhidin menegaskan bahwa kolaborasi dan pengawasan yang kuat antara eksekutif, legislatif, dan aparat penegak hukum akan memperkuat tata kelola pemerintahan di Kalimantan Selatan.
“Kolaborasi yang baik akan memastikan setiap kegiatan pembangunan berjalan tepat sasaran dan sesuai ketentuan. Dengan sinergi yang kuat, kita bisa mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif di Kalimantan Selatan,” tegasnya.
Leave a comment