sumbu.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Langkah ini dilakukan melalui peningkatan efisiensi penyelenggaraan, diplomasi aktif dengan Pemerintah Arab Saudi, serta pembentukan Kementerian Haji sebagai bentuk keseriusan negara dalam mengelola ibadah haji.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025), Presiden Prabowo menjelaskan bahwa pembentukan Kementerian Haji merupakan tindak lanjut dari usulan Pemerintah Arab Saudi, yang selama ini memiliki struktur kementerian khusus dalam urusan penyelenggaraan haji.
“Kita mendirikan Kementerian Haji atas permintaan pemerintah Arab Saudi. Mereka bilang, urusan haji harus setara dengan pejabat setingkat menteri. Jadi tidak cukup hanya kepala badan,” ujar Presiden Prabowo.
Biaya Haji Turun, Pemerintah Dorong Efisiensi dan Transparansi
Presiden menyampaikan bahwa pembentukan kementerian baru tersebut telah menunjukkan hasil konkret, salah satunya melalui penurunan biaya haji. Ia menegaskan agar kementerian baru ini terus mendorong efisiensi dan menjaga transparansi dalam pelaksanaan haji.
“Alhamdulillah, kita sudah bisa turunkan biaya haji. Saya minta agar biaya ini terus bisa ditekan melalui efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” tegas Kepala Negara.
Selain efisiensi biaya, pemerintah juga berhasil mempercepat masa tunggu keberangkatan jemaah haji. Jika sebelumnya calon jemaah harus menunggu hingga 40 tahun, kini waktu tunggu telah dipangkas menjadi sekitar 26 tahun.
Arab Saudi Setujui Pembangunan Kampung Indonesia di Makkah
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo mengungkapkan capaian diplomatik penting antara Indonesia dan Arab Saudi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Pemerintah Arab Saudi menyetujui pembangunan Kampung Indonesia di Kota Makkah.
“Pemerintah Arab Saudi akhirnya saya datangi beberapa kali, saya lobi terus. Mungkin beliau kasihan sama kita,” ujar Prabowo disambut tawa peserta sidang.
“Untuk pertama kali dalam sejarah, negara asing diizinkan memiliki lahan di Kota Suci. Undang-undangnya bahkan diubah khusus untuk kita. Indonesia menjadi negara pertama,” tambahnya.
Presiden menjelaskan, lahan yang ditawarkan berlokasi sangat strategis, bahkan sebagian di antaranya berdekatan langsung dengan Masjidil Haram. Ke depan, seluruh fasilitas bagi jemaah haji Indonesia di kawasan tersebut akan dikelola langsung oleh pemerintah.
“Berarti nanti fasilitasnya kita atur sendiri. Makan, penginapan, semuanya kita kelola agar tidak ada lagi kekurangan atau kekecewaan dari jemaah kita. Ini terobosan luar biasa,” tegas Prabowo.
Inisiatif Presiden Prabowo ini menandai babak baru dalam penyelenggaraan haji Indonesia, dengan fokus pada kemandirian, efisiensi, dan peningkatan pelayanan bagi jutaan calon jemaah yang setiap tahunnya berangkat ke Tanah Suci.
Leave a comment