sumbu.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan hubungannya dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan tetap harmonis. Pernyataan ini disampaikan Purbaya usai menghadiri rapat kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Hal tersebut menepis anggapan publik yang menyebut hubungan keduanya renggang, usai keduanya terlihat tidak saling menyapa sebelum Rapat Paripurna Kabinet di Istana Negara. “Baik hubungan saya sama dia, enggak ada masalah,” tegas Purbaya.
Ia menjelaskan, posisi duduknya yang berjauhan dengan Luhut menjadi alasan mereka tidak sempat berinteraksi. “Kan jauh berapa kursi, masa ngobrol sambil teriak ‘Pak Luhut, Pak Luhut’,” ujarnya sambil tersenyum.
Beda Pandangan Soal Whoosh
Nama Purbaya dan Luhut memang kerap dikaitkan dalam isu proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) serta rencana pembentukan Family Office. Meski terlihat memiliki pandangan berbeda, keduanya menegaskan tidak ada konflik pribadi.
Purbaya menegaskan pemerintah tidak memiliki kewajiban menanggung utang proyek Whoosh. Ia memastikan tidak ada dana APBN yang digunakan untuk membayar pinjaman dari China Development Bank (CDB).
“Selama struktur pembayarannya tertata dengan baik dan transparan, pihak pemberi pinjaman tidak akan mempersoalkan,” ujarnya.
Sementara itu, Luhut menilai langkah restrukturisasi utang merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan keuangan proyek tersebut. Ia menambahkan, kesepakatan restrukturisasi sebenarnya telah disetujui oleh pihak China sebelum pergantian pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto.
Namun, proses itu sempat tertunda karena transisi kepemimpinan. Kini, pemerintah berencana membentuk tim khusus melalui Keputusan Presiden (Keppres) guna melanjutkan proses restrukturisasi yang tertunda.
Family Office Tak Akan Gunakan Dana Negara
Selain proyek Whoosh, perbedaan pandangan juga muncul dalam wacana pembentukan Family Office—lembaga pengelola kekayaan pribadi dan investasi keluarga.
Purbaya menegaskan, pemerintah tidak akan mengalihkan anggaran negara untuk mendanai program tersebut. “Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun aja sendiri. Saya enggak akan alihkan anggaran ke sana,” katanya.
Sebaliknya, Luhut memastikan Family Office akan dibiayai oleh dana pribadi para investor yang menempatkan uangnya di Indonesia, bukan oleh APBN. “Yang biayain dia sendiri. Karena orang yang taruh duitnya di situ. Di Indonesia, kita tidak pajakin waktu dia naruh,” jelasnya.
Ia menegaskan, pajak baru akan dikenakan ketika dana tersebut digunakan untuk investasi di proyek-proyek nasional. Pemerintah juga, kata Luhut, wajib menjamin keamanan dan kerahasiaan dana para pemilik Family Office agar menumbuhkan kepercayaan investor. “Mereka membutuhkan confidence dan trust pada pemerintah Indonesia,” tutup Luhut.
Leave a comment