sumbu.id – Dua warga negara asing (WNA) resmi menduduki kursi direksi di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk setelah pemerintah mengubah regulasi yang memungkinkan ekspatriat memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Kebijakan itu menjadi tindak lanjut dari arahan Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menegaskan perlunya transformasi dan penerapan standar internasional dalam tata kelola BUMN.
Perubahan susunan direksi Garuda Indonesia diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (15/10/2025). Dalam rapat tersebut, Garuda Indonesia menunjuk Glenny H. Kahuripan sebagai Direktur Utama menggantikan Wamildan Tsani.
Selain itu, dua WNA juga ditunjuk untuk memperkuat jajaran direksi, yakni Neil Raymond Mills sebagai Direktur Transformasi dan Balagopal Kunduvara sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.
CEO Danantara, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa keputusan menunjuk dua ekspatriat berpengalaman itu bertujuan meningkatkan standar BUMN ke level internasional serta memperkuat reformasi tata kelola perusahaan negara.
“Kembali lagi supaya ini (BUMN) bekerja dengan baik, optimal, dan kita juga mencoba untuk mengurangi secara total aksi negatif yang kita temukan dalam BUMN seperti korupsi dan lain-lain. Itu yang akan kita berantas secara total,” ujar Rosan kepada wartawan.
Ia menambahkan, Neil Raymond Mills memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di industri penerbangan dan pernah bekerja di Air Iberia. Sementara Balagopal Kunduvara berpengalaman lebih dari dua dekade di Singapore Airlines.
Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam acara Forbes Global CEO Conference pada Rabu (15/10) malam, menyampaikan rencana besar untuk merasionalisasi jumlah BUMN dari sekitar 1.000 perusahaan menjadi hanya sekitar 200.
“Kami memangkas dari 1.000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional — mungkin 200, atau 230, 240 — dan kemudian menjalankannya dengan standar internasional,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo juga menegaskan telah mengubah regulasi yang membuka peluang bagi warga negara asing untuk memimpin BUMN Indonesia. “Saya telah mengubah regulasi. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kami,” ucapnya.
Kebijakan tersebut menandai langkah baru dalam upaya reformasi BUMN menuju entitas bisnis yang lebih profesional, transparan, dan berdaya saing global.
Leave a comment